Kamis, 13 Januari 2011 | 16:37 WIB
WAINGAPU, Pos-Kupang.Com -- Pengaruh modernisasi yang ditandai dengan pergeseran budaya dan perubahan cara hidup mengundang keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Timur. Kondisi ini membuat banyak orang Sumba Timur terutama generasi muda mulai melupakan bahasa ibu dan cara berpakaian adat yang baik dan benar.
Atas dasar keprihatinan itu, DPRD Sumba Timur secara lembaga mewajibkan anggotanya mengenakan busana adat Sumba pada setiap acara pembukaan dan penutupan rapat paripurna, seperti yang terlihat pada Penutupan Sidang Paripurna IV, Senin (10/1/2011).
Keprihatinan ini disampaikan Ketua DPRD Sumtim, drh. Palulu Pabundu Ndima, M.Si dalam pidato penutupan sidang paripurna IV di ruang sidang utama DPRD Sumba Timur, Senin siang.
Palulu mengatakan, wacana untuk mengenakan busana adat di kalangan anggota DPRD dan pejabat pemerintah daerah muncul karena daerah ini mulai melupakan cara berpakaian adat Sumba, terutama generasi muda Sumba saat ini.
"Telah terjadi pergeseran cara berpakaian adat generasi Sumba saat ini. Dengan kita mengenakan pakaian adat, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat cara berpakaian adat orang Sumba yang baik dan benar," kata Palulu.
Cara itu, kata Palulu, sebagai upaya mempertahankan budaya adi luhung dan pelestarian budaya dari serbuan modernisasi. "Kita yang wacanakan pemasyarakatan kembali cara berpakaian adat yang baik dan benar. Dimulai dari para anggota Dewan dan PNS. Kebetulan pemerintah daerah menyambut baik," kata Palulu.
Respons pemerintah daerah Sumba Timur memasyarakatkan kembali cara berpakaian adat yang baik dimulai pada Peringatan HUT ke- 52 Kabupaten Sumba Timur 20 Desember 2010 lalu. Hal ini berlanjut pada acara penutupan sidang paripurna IV DPRD Sumba Timur, Senin (10/1/2011).
Seluruh anggota Dewan, pejabat daerah, PNS dan pimpinan muspida yang hadir dalam ruangan paripurna mengenakan pakaian adat Sumba. Yang laki-laki mengenakan Kalambung Hinggi (pakaian adat bagi laki-laki Sumba) dan perempuan Hau Law (pakaian adat perempuan Sumba).
Pantauan Pos Kupang, ruang sidang paripurna berubah seperti arena parade busana adat dengan berbagai motif. Suasana di ruang sidang makin kental dengan nuansa Sumba setelah jeda rapat para anggota Dewan melakukan atraksi budaya seperti nyanyian dan tarian daerah Sumba yang diselingi dengan teriakan kakalak.
Hampir Punah
Palulu ditemui usai penutupan sidang paripurna mengakui, aksi berbusana adat Sumba, selain dilandasi keprihatinan terhadap tata cara berpakaian adat Sumba yang mulai bergeser, juga karena ingin menghidupkan kembali industri tenun ikat di tingkat rumah tangga.
Pada kesempatan yang sama, Palulu mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena lunturnya bahasa daerah Sumba atau bahasa ibu orang Sumba.
"Saya ingatkan, saat ini bahasa ibu kita orang Sumba sedang menuju kepunahan. Mari kita selamatkan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Sumba dan Kambera dari ancaman kepunahan," ajak Palulu.
Dalam ranah pendidikan, Palulu meminta agar mulai dari jenjang play group, TK, SD jangan terburu-buru diajarkan bahasa asing.
"Ajarkan dulu bahasa Sumba sebagai bahasa ibu karena bahasa ibu akan selalu menjadi penanda bagi kehadiran budaya dan masyarakat yang menjadi wadahnya. Bahasa, budaya dan masyarakat saling berkaitan. Lewat tutur setiap kata dan frasa dalam catatan kebahasaan, ihwal bahasa, budaya dan masyarakat akan digambarkan," demikian Palulu.
Ia mengatakan, fenomena kepunahan bahasa ibu atau bahasa Sumba harus disikapi secara bijaksana. Penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar memang sebuah keharusan. Namun tidak melupakan bahasa daerah dalam masyarakat multilingual Indonesia.
Memahami bahasa Indonesia tanpa memperhatikan fakta kemultilingual-an dan kemultikultural-an Indonesia merupakan sebuah sikap yang kurang bijaksana.
Karena itu, ia meminta agar bahasa ibu dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk mata pelajaran muatan lokal (Mulok). (dea)
Atas dasar keprihatinan itu, DPRD Sumba Timur secara lembaga mewajibkan anggotanya mengenakan busana adat Sumba pada setiap acara pembukaan dan penutupan rapat paripurna, seperti yang terlihat pada Penutupan Sidang Paripurna IV, Senin (10/1/2011).
Keprihatinan ini disampaikan Ketua DPRD Sumtim, drh. Palulu Pabundu Ndima, M.Si dalam pidato penutupan sidang paripurna IV di ruang sidang utama DPRD Sumba Timur, Senin siang.
Palulu mengatakan, wacana untuk mengenakan busana adat di kalangan anggota DPRD dan pejabat pemerintah daerah muncul karena daerah ini mulai melupakan cara berpakaian adat Sumba, terutama generasi muda Sumba saat ini.
"Telah terjadi pergeseran cara berpakaian adat generasi Sumba saat ini. Dengan kita mengenakan pakaian adat, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat cara berpakaian adat orang Sumba yang baik dan benar," kata Palulu.
Cara itu, kata Palulu, sebagai upaya mempertahankan budaya adi luhung dan pelestarian budaya dari serbuan modernisasi. "Kita yang wacanakan pemasyarakatan kembali cara berpakaian adat yang baik dan benar. Dimulai dari para anggota Dewan dan PNS. Kebetulan pemerintah daerah menyambut baik," kata Palulu.
Respons pemerintah daerah Sumba Timur memasyarakatkan kembali cara berpakaian adat yang baik dimulai pada Peringatan HUT ke- 52 Kabupaten Sumba Timur 20 Desember 2010 lalu. Hal ini berlanjut pada acara penutupan sidang paripurna IV DPRD Sumba Timur, Senin (10/1/2011).
Seluruh anggota Dewan, pejabat daerah, PNS dan pimpinan muspida yang hadir dalam ruangan paripurna mengenakan pakaian adat Sumba. Yang laki-laki mengenakan Kalambung Hinggi (pakaian adat bagi laki-laki Sumba) dan perempuan Hau Law (pakaian adat perempuan Sumba).
Pantauan Pos Kupang, ruang sidang paripurna berubah seperti arena parade busana adat dengan berbagai motif. Suasana di ruang sidang makin kental dengan nuansa Sumba setelah jeda rapat para anggota Dewan melakukan atraksi budaya seperti nyanyian dan tarian daerah Sumba yang diselingi dengan teriakan kakalak.
Hampir Punah
Palulu ditemui usai penutupan sidang paripurna mengakui, aksi berbusana adat Sumba, selain dilandasi keprihatinan terhadap tata cara berpakaian adat Sumba yang mulai bergeser, juga karena ingin menghidupkan kembali industri tenun ikat di tingkat rumah tangga.
Pada kesempatan yang sama, Palulu mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena lunturnya bahasa daerah Sumba atau bahasa ibu orang Sumba.
"Saya ingatkan, saat ini bahasa ibu kita orang Sumba sedang menuju kepunahan. Mari kita selamatkan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Sumba dan Kambera dari ancaman kepunahan," ajak Palulu.
Dalam ranah pendidikan, Palulu meminta agar mulai dari jenjang play group, TK, SD jangan terburu-buru diajarkan bahasa asing.
"Ajarkan dulu bahasa Sumba sebagai bahasa ibu karena bahasa ibu akan selalu menjadi penanda bagi kehadiran budaya dan masyarakat yang menjadi wadahnya. Bahasa, budaya dan masyarakat saling berkaitan. Lewat tutur setiap kata dan frasa dalam catatan kebahasaan, ihwal bahasa, budaya dan masyarakat akan digambarkan," demikian Palulu.
Ia mengatakan, fenomena kepunahan bahasa ibu atau bahasa Sumba harus disikapi secara bijaksana. Penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar memang sebuah keharusan. Namun tidak melupakan bahasa daerah dalam masyarakat multilingual Indonesia.
Memahami bahasa Indonesia tanpa memperhatikan fakta kemultilingual-an dan kemultikultural-an Indonesia merupakan sebuah sikap yang kurang bijaksana.
Karena itu, ia meminta agar bahasa ibu dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk mata pelajaran muatan lokal (Mulok). (dea)
>>>>>>>>> waikamura sumba blog <<<<<<<<
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
tinggalkan komentar anda untuk kemajuan info blog ini
Okey Gan...
Cara Melakukan Comment :
- ketikkan komentar anda
- Pilih format NAME/URL
- Isikan Nama anda dan alamat site(URL) anda
- Kosongkan saja bila URL(alamat site) anda tidak ada dan pilih anonymous.
- click poskan komentar
Terimakasih atas partisipasinya ^_^