Pengembangan Rumput di Sumba Timur Belum 10 Persen

WAINGAPU, POS KUPANG.Com -- Sumba Timur memiliki garis pantai  433,6 kilometer. Namun,  pemanfaatan untuk pengembangan rumput laut masih di bawah 10 persen.

Kondisi ini menjadi alasan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)  untuk mengusulkan Sumba Timur sebagai daerah penerima program pengembangan rumput laut yang akan diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 mendatang.

Hal itu disampaikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, Ir. H A Helmy Faishal Zaini, ketika berkunjung ke Waingapu, ibukota Kabupaten Sumba Timur, Jumat (4/3/2011).

Keinginan Faisal untuk memperjuangkan Sumba Timur sebagai daerah penerima program pengembangan rumput laut tahun 2012 muncul,  setelah Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora,M.Si dalam penjelasannya mengatakan,  daerah itu memiliki potensi yang cukup dalam pengembangan rumput laut. Namun karena keterbatasan modal, dari  5.000 hektar lahan potensial pengembangan rumput laut baru 600 hektar yang dimanfaatkan.

Faishal mengatakan, Sumba Timur memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan rumput laut karena memiliki laut yang luas. Karena itu, kata Faishal, Sumba Timur layak menjadi daerah pengembangan rumput laut.

"Pembangunan jangka panjang diarahkan pada pembangunan ekonomi lokal berbasis komunitas. Semua program pembangunan harus berdasarkan potensi produk unggulan di masing-masing daerah. Jadi Pemerintah Daerah tidak bisa lagi membuat program macam-macam," kata Faishal.

Rumput laut, kata Faishal, bisa menghasilkan 500 lebih produk turunan. Karena itu, jelas Faishal, Presiden SBY telah memerintahkan setiap lembaga  negara untuk menyiapkan dana pengembangan ekonomi lokal termasuk rumput laut.
Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal dan perimbangan fiskal pusat dan daerah, Faishal mengungkapkan, Kementerian PDT sedang  memperjuangkan agar ada dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 100 miliar/kabupaten/ tahun.

"Jika tidak ada kebijakan seperti itu, cukup sulit untuk mencapai pemerataan pembangunan. Apalagi di NTT ada daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp 1,1 miliar. Kalau usulan kita ini berhasil dan disetujui,  akan memacu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di daerah," demikian Faishal.

Faishal  yang dalam lawatannya ke daerah-daerah di daratan Sumba  kali ini ditemani dua anggota DPR RI  asal NTT, Saleh Husin dan Ir. Fary Francis, MMA, mengatakan, NTT membutuhkan perhatian khusus karena dari 21 kabupaten/ kota yang ada hanya Kota Kupang yang tidak masuk dalam kategori daerah tertinggal. Posisi Propinsi NTT sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia menjadi alasan mengapa NTT harus mendapat perhatian khusus.

"Saatnya melihat NTT dari perspektif baru sebagai daerah yang cukup strategis karena letaknya berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.  Hanya melalui pembangunan wujud penghargaan terhadap masyarakat NTT atas kesetiaannya pada NKRI. Jika orang sering mengatakan, NTT itu Nasib Tidak Tentu, maka saatnya kita mengubah NTT menjadi Nanti Tidak Tertinggal," jelas Faishal.

Dalam kunjungannya selama tiga jam di Kota Waingapu dan bertatap muka dengan pimpinan Muspida dan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Faishal memberikan bantuan program PLTS senilai Rp 2 miliar lebih. Menteri Kelautan juga membawa investor nasional.

Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Fary Francis, MMA mengatakan, sebagai mitra kerja Kementerian PDT, dirinya bersama dua orang anggota DPR RI asal NTT, Saleh Husin dan Kornelis Naisoi selalu mendorong dan memperjuangkan agar daerah-daerah NTT mendapat perhatian khusus dari Kementerian PDT, khususnya infrastruktur.

"Sumba Timur kita dorong untuk perkuat Pelabuhan Laut. Sedangkan Sumba Barat Daya perkuat pelabuhan udara," kata Francis.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, dalam pertemuan dengan Menteri PDT bersama jajarannya, mengatakan Sumba Timur memiliki potensi  pengembangan rumput laut dan peternakan. Pada sektor pengembangan rumput laut, kata Gidion, 600 hektar dari potensi 5.000 hektar dimanfaatkan dengan sistem lepas dasar. Sedangkan sistem budidaya longline belum pernah dicoba.

Di sektor peternakan, kata Gidion, Sumba Timur memiliki luas padang pengembalaan 66 persen dari 7000 meter persegi luas wilayah daerah itu. Karena itu, kata Gidion, butuh campur tangan pemerintah pusat. (dea)

                                                   >>>>>>>>> waikamura sumba blog <<<<<<<<